Meski janji pengurangan emisi gas rumah kaca dari negara maju dipenuhi, suhu bumi akan meningkat lebih dari 4 derajat celsius. Tahun 2009, di Kopenhagen, Denmark, dalam Konferensi Perubahan Iklim, disepakati menahan peningkatan suhu 2 derajat Celsius.
Hal itu dikemukakan Wakil Presiden Bank Dunia dan Kepala Jaringan Pembangunan Berkelanjutan Rachel Kyte . Kyte didampingi Spesialis Manajemen Sumber Daya Alam Timothy H Brown serta Direktur Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Asia Timur dan Pasifik John Rome.
Menurut Kyte, ”Sekarang kita sudah melampau batas kesepakatan.” Negara-negara miskin semakin kesulitan mengurangi kemiskinan karena dampak perubahan iklim. ”Beberapa negara bahkan mengalami kemunduran beberapa dekade ke belakang, dan jatuh miskin,” katanya.
Hal ini disebabkan semakin tingginya intensitas, frekuensi, serta kualitas dari berbagai bencana terkait iklim. Menurut Kyte, dalam 30 tahun terakhir, kerugian akibat bencana iklim sudah tiga kali lipat.
”Kondisi negara-negara kepulauan kecil tak bisa dikembalikan (irreversible),” ujarnya. Mereka terkena dampak kenaikan permukaan air laut.
November 2012, Bank Dunia menerbitkan laporan ilmiah tentang perubahan iklim. Laporan kedua akan terbit Mei 2013.
Menghitung kapital alam
Terkait dengan kehutanan dan eksploitasi kekayaan alam, Kyte mengakui, sulit menghitung kapital alam berupa pohon dan mineral terpendam seperti emas. Namun, sejak tahun lalu ada metode penghitungan yang disepakati secara global. Yang belum ada, metode penghitungan jasa ekosistem. Saat ini, Bank Dunia bersama PBB dan sejumlah negara mengembangkan hal itu.
”Selalu butuh perimbangan antara harga yang diterima sekarang dengan membongkar kekayaan alam dan polusi yang diterima nanti,” kata Rome. ”Itu area ekonomi politik,” katanya.
Sementara itu, tentang sistem otonomi Indonesia yang berpotensi korupsi, menurut Brown, tidak ada indikasi seperti itu. ”Sistem otonomi daerah tidak menyebabkan korupsi terkait kehutanan,” katanya. Menurut dia, ada faktor lain yang menyebabkan muncul korupsi, antara lain tidak ada sistem pemantauan yang dipercaya publik atau pemerintah tidak akuntabel.
Sumber
Bagikan ke teman-teman :
0 Comments
